Di Korsel, China, Dan Singapura Bitcoin Boleh Beredar Tapi Risiko Tanggung Sendiri

Di Korsel, China, Dan Singapura Bitcoin Boleh Beredar Tapi Risiko Tanggung Sendiri


Jakarta - Pemerintah beberapa negara menyerupai Korea Selatan, China, dan Singapura dikabarkan telah melarang peredaran mata uang digital bitcoin di negaranya. Sebab risiko dari Bitcoin masih sangat tinggi, di samping payung aturan yang belum jelas.

CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan ternyata beropini lain. Menurutnya ketiga negara tersebut tidak melarang peredaran Bitcoin secara keseluruhan. Pelarangan hanya ditujukan kepada forum keuangan menyerupai bank.

"Korea dan China sendiri, Bitcoin tidak dihentikan untuk individu. Kaprikornus kalau ada satu warga negara yang bertransaksi Bitcoin dengan warga lain itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu yakni perbankan dan perusahaan finansial untuk memakai Bitcoin. Di luar itu nggak masalah," kata Oscar kepada detikFinance, Selasa (21/1/2014).

Menurutnya, di China dampak dari aturan tersebut memang membawa risiko tersendiri bagi pengguna Bitcoin. Sebab pemerintah China tidak menunjukkan jaminan kalau terjadi kerugian. Berbeda dengan tabungan di perbankan yang dijamin.

"China kita tahu yakni negara yang berpengaruh dalam regulasinya, jadi kalau ada warga negara yang memakai Bitcoin itu terang diperbolehkan kecuali untuk perusahan sektor keuangan. Individu yang trading itu risiko ditanggung sendiri. Negara tidak akan menjamin," paparnya.

Sementara Korea Selatan juga memberlakukan hal yang tidak jauh berbeda. Bahkan negara ini berhasil menarik pada investor asing. Oscar tidak menyebutkan berapa nilainya, namun menurutnya cukup besar.

"Di Korea Bitcoin nggak dilarang. Karena di Korea sendiri Bitcoin-nya gres menerima investasi dari luar negeri," sebutnya.

Sedangkan negara tetangga Singapura masih menyempurnakan aturan dari Bitcoin. Mulai dari prosedur transaksi di dunia maya sampai pengenaan pajak dari Bitcoin tersebut.

"Iya sedang dibuat, kini sifatnnya masih ihwal ya. Wacana yang sudah hampir final, alasannya yakni sudah dikerjakan dari pihak-pihak departemen perpajakan di Singapura," terang Oscar.




Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2