Gubernur Bi: Bitcoin Bukan Alat Pembayaran Yang Sah

Gubernur Bi: Bitcoin Bukan Alat Pembayaran Yang Sah

Foto: Getty ImagesFoto: Getty Images

Jakarta - Bitcoin atau crypto currency ketika ini sedang mengalami peningkatan harga yang signifikan. Bank Indonesia (BI) menegaskan, masyarakat harus berhati-hati, alasannya yakni Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Gubernur BI, Agus Martowardojo, menjelaskan BI mengharapkan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan mata uang digital tersebut.

"BI sudah menegaskan, Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah," kata Agus di Gedung BI, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

BI pernah mengeluarkan pernyataan Bitcoin bukan mata uang yang berlaku di Indonesia.

Pada 2014 kemudian yakni dengan memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 wacana Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, BI menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Bitcoin yakni salah satu crypto currency yang memakai sistem rantai blok atau blockchain. Agus menjelaskan, ketika ini BI sudah memproses hukum terkait Fintech yang di dalamnya membahas blockchain.

"Sekarang dalam proses penyelesaian hukum BI-nya dan itu nanti akan kita jelaskan bagaimana BI sebagai otoritas sistem pembayaran melihat Financial technology (Fintech)," ujarnya.

Kemudian ia menjelaskan, hukum tersebut akan membagi bahasan ke dalam empat kategori, yaitu pembayaran, kredit, risk management dan market positioning.

"Nanti detilnya kita jelaskan. Tahun ini mungkin sudah keluar PBI-nya," katanya.

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2