Bi Larang Fintech Gunakan Uang Virtual

Bi Larang Fintech Gunakan Uang Virtual

Foto: ReutersFoto: Reuters

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan hukum terkait penyelenggaraan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech). Dalam hukum ini, BI selaku otoritas sistem pembayaran melarang penyelenggara melaksanakan acara sistem pembayaran dengan memakai virtual currency atau mata uang virtual.

Deputi Gubernur BI, Sugeng menjelaskan yang dimaksud dengan virtual currency yakni uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter. "Dalam hal ini cara mendapatkannya yakni dengan pembelian atau transfer sumbangan (reward)," kata Sugeng dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (7/12/2017).


Dalam hal dijelaskan, contohnya fintech menyediakan layanan pembelian virtual currency. Dia menegaskan virtual currency bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Mata uang virtual dinilai mempunyai tingkat volatiltas yang sangat tinggi, namun tidak mempunyai pengawas atau otoritas moneter. "Sejak awal dijelaskan, mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya Rupiah. Makara jikalau ada mata uang virtual ya itu tidak sah," ujarnya.

Dia menjelaskan, jikalau ada fintech atau tekfin yang mempunyai layanan memakai mata uang virtual maka BI berhak untuk menolak perizinan atau meminta fintech tersebut untuk menghapus layanan transaksi itu.


Sugeng mengatakan, yang diatur virtual currency ini yakni transaksi pembayaran. Misalnya, ketika ini fintech melayani akses pembayaran memakai transfer, kartu debit, kartu kredit, e-wallet dan mata uang virtual untuk pembayaran transaksi. Maka inilah yang dilarang.

Namun BI belum mempunyai hukum terkait mata uang virtual sebagai objek. Maksudnya, seseorang membeli satu keping virtual currency dengan sejumlah uang.


Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2