Bi: Nilai Bitcoin Ibarat Roller Coaster, Kami Tak Tanggung Jawab

Bi: Nilai Bitcoin Ibarat Roller Coaster, Kami Tak Tanggung Jawab

Foto: Getty ImagesFoto: Getty Images

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah melarang penggunaan bitcoin atau uang virtual sebagai alat pembayaran di Indonesia. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Eni Panggabean menjelaskan sebagai otoritas sistem pembayaran, BI tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran.

"Tak hanya di Indonesia, hari ini Korea, Australia, New Zealand juga melarang penggunaan bitcoin dalam sistem pembayaran. BI sudah mengeluarkan aturannya," kata Eni dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Selain itu, BI juga telah mengeluarkan hukum penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech tidak boleh memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.


Dia menyebutkan, ketika ini bitcoin memang belum mempunyai unsur pemberian konsumen yang jelas. Pasalnya pergerakan harga tidak dapat diprediksi.

"Misalnya hari ini nilainya naik, besok turun menyerupai roller coaster. Sekarang happy alasannya yaitu naik, besok nangis alasannya yaitu turun. Nah ini tidak ada unsur pemberian konsumennya. Tidak ada otoritas yang mengatur, kami tidak bertanggung jawab bila terjadi apa-apa alasannya yaitu kami tidak mengakui," ujar Eni.

Eni menjelaskan, BI juga berkoordinasi dengan sejumlah forum alasannya yaitu bitcoin dipandang sebagai komoditas investasi.


"Kami juga koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta OJK, untuk bitcoin ini," imbuh dia.

CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan menyampaikan bitcoin memang bukanlah mata uang resmi yang diterima di Indonesia. Sesuai Undang-undang mata uang, yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah yaitu Rupiah.

"Bitcoin ini sama dengan digital aset, bukan alat pembayaran. Makanya waktu BI bilang ini bukan alat membayaran ya saya sangat pro dengan itu," kata Oscar, Rabu (13/12/2017).


Dia menjelaskan, bitcoin dapat disamakan dengan komoditas dan bukan sebagai alat pembayaran.

"Kami tetap dukung regulasi BI untuk transaksi pembayaran di Indonesia, sama kan kalau di Indonesia kita membayar pakai dolar AS, Euro atau Yen ilegal namanya, alasannya yaitu yang legal hanya rupiah," imbuh dia

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2