Ceo Bitcoin Ri Respons Pernyataan Bi Sampai Mui, Ini Katanya

Ceo Bitcoin Ri Respons Pernyataan Bi Sampai Mui, Ini Katanya

Foto: ReutersFoto: Reuters

Jakarta - Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi bitcoin.

Menurut ketiga forum tersebut, bitcoin yakni instrumen yang belum mempunyai regulasi yang terang dan fluktuasi nilai tukarnya sangat tinggi.

Menanggapi hal tersebut, CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan, menjelaskan bitcoin memang bukanlah mata uang resmi yang sanggup dipakai sebagai alat pembayaran. Dia menjelaskan, terus mengikuti hukum otoritas berwenang menyerupai BI dan OJK.

"Bitcoin itu memang bukan alat pembayaran, kami menyebutnya digital asset. Saya pro dengan pemerintah yang bilang ini bukanlah alat pembayaran," kata Oscar kepada detikFinance, Sabtu (23/12/2017).


Dia menjelaskan terus mendukung regulasi BI untuk transaksi pembayaran di Indonesia dan memang tidak menginginkan bitcoin diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

"Kan kalau di Indonesia alat pembayaran yang sah itu Rupiah, kalau kita bayar pakai dolar AS, Euro atau Yen itu ilegal juga, sama menyerupai itu," ujarnya.

Oscar menanggapi pendapat MUI yang mengimbau umat Islam untuk berhati-hati dalam memakai bitcoin.

"Saya netral, saja kalau sudah problem MUI, bukan kapasitas saya bicara," imbuh dia.


BI selaku otoritas sistem pembayaran mengaku, tidak bertanggung jawab dengan fluktuasi harga yang terjadi kalau bitcoin masih dipakai masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Eni V Panggabean, menyampaikan nilai bitcoin kolam roller coaster yang naik dan turun dengan cepat.

"Hari ini sanggup naik, besok turun menyerupai roller coaster. Karena naik kini happy, kalau turun besok nangis. Nah ini tidak ada unsur derma konsumennya, tidak ada otoritas yang mengatur, kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa alasannya kami tidak mengakui," ujar Eni pekan lalu, di Jakarta.

Sementara itu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan masyarakat Indonesia untuk tidak berinvestasi bitcoin. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sujanto menyampaikan peredaran uang digital ini tidak diatur di Indonesia.



Selain itu, fluktuasinya yang sangat tidak sanggup diprediksi menciptakan risiko berinvestasi akan sangat tinggi karena tak ada satu negara pun yang mengendalikan mata uang digital ini.

"Tapi kalau ada orang yang transaksi bitcoin, kita enggak sanggup melarang juga. Terserah investor. Tapi perlu diketahui, ketika nanti mengalami kerugian, jangan teriak-teriak. Karena kalau untung kan juga enggak ada yang teriak-teriak," katanya.

Selain otoritas keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut menunjukkan pandangan terkait bitcoin. MUI mengimbau kepada umat islam tidak bertransaksi memakai virtual currency ini.

Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis menjelaskan, ketika ini MUI sedang mengkaji bitcoin apakah termasuk alat investasi atau alat pembayaran. Kemudian, ratifikasi dari pemerintah dan potensi penipuan di dalamnya.

"Hati-hati untuk bertransaksi di bitcoin, tapi tidak sanggup menyampaikan MUI melarang alasannya kita belum mengeluarkan fatwanya," ujar Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, kepada detikFinance, Jumat (22/12/2017).

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2