Bi Masih Kaji Rencana Penggunaan Mata Uang Digital

Bi Masih Kaji Rencana Penggunaan Mata Uang Digital

Foto: Rengga SancayaFoto: Rengga Sancaya

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan wacana penerbitan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) untuk sistem pembayaran domestik ketika ini masih dalam kajian.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko mengatakan, ketika ini pihaknya masih melaksanakan kajian tahap awal. Dia bilang, kajian ini perlu dilakukan terhadap semua aspek, termasuk dari aspek legal apakah bertentangan dalam Undang-undang (UU) Mata Uang.

"Belum ada rencana uji coba atau menerbitkan. Kita lihat dulu implikasinya. Kalau nanti diterbitkan, sistem moneter, keuangan, dan payment system (sistem pembayaran) bagaimana," katanya dalam jumpa pers di Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Onny menjelaskan, rencana penerbitan mata uang digital bukan alasannya yakni adanya penggunaan virtual vurrency ibarat bitcoin yang ketika ini tengah marak. Kedua hal tersebut kata ia sama sekali berbeda.

"Jadi mohon sikapi ini bukan alasannya yakni virtual currency. Bank sentral mau bikin digital currency, instrumennya beda. Enggak ada naik turun ibarat virtual currency. Kita lihat lagi dari sisi hukum, UU, itu akan dilihat semua," jelasnya.

Bank sentral negara lainnya di dunia juga tengah melaksanakan penelitian di bidang ini dan belum ada yang menerapkan. Onny bilang, jikalau melihat kajian dan pandangan Bank Sentral negara lainnya, penerbitan mata uang digital akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pasalnya, BI tak perlu terus menerbitkan uang rupiah fisik, melainkan dapat mengedarkan uang dalam bentuk digital.

"Jadi tidak perlu cetak uang, ada legal tendernya yakni kepastian hukum, dan tidak fluktuatif naik turun ibarat virtual currency (mata uang virtual ibarat bitcoin)," ungkapnya.

Kajian sendiri diperkirakan gres dapat jawaban dalam dua tahun ke depan. Bank Sentral gres akan tetapkan untuk menerbitkan atau tidak mata uang digital rupiah tersebut sesudah kajian tersebut rampung.

"Kita akan coba usahakan jawaban dua tahun untuk riset. Mudah-mudahan kalau dapat lebih cepat, ya bagus. Tapi kita kan enggak tahu kompleksitasnya nanti ibarat apa. Belum kita pelajari hukumnya, UU nya, IT infrastructure-nya. Belum dari sisi operasionalnya hingga kalau benar-benar dipakai, bagaimana cara pakainya," pungkasnya.

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2