Gubernur Bi: Bitcoin Rentan Digunakan Pendanaan Teroris

Gubernur Bi: Bitcoin Rentan Digunakan Pendanaan Teroris

Foto: Getty ImagesFoto: Getty Images

Jakarta - Bank Indonesia (BI) final pekan kemudian mengeluarkan larangan transaksi memakai mata uang virtual termasuk bitcoin. Bank sentral menyebutkan ada sejumlah alasan terkait pelarangan tersebut.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, uang virtual termasuk bitcoin tidak mempunyai otoritas atau pengawas. Selain itu, juga menjadi produk yang tidak mempunyai pemberian konsumen.

"Produknya rentan untuk transaksi pembersihan uang dan pendanaan terorisme, selain itu penetapan harganya produk ini tidak mempunyai underlying yang jelas. Sehingga kemungkinan berspekulasi harganya dapat naik tinggi dan turun cepat sekali," kata Agus di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (15/1/2018).


Agus menjelaskan, ini ialah hal yang harus diingatkan ke masyarakat biar tidak melaksanakan transaksi menyerupai pembelian atau perdagangan terkait bitcoin. BI ketika ini sudah melarang perusahaan sistem pembayaran untuk transaksi memakai bitcoin.

Agus menjelaskan, BI sudah melaksanakan pengawasan di sejumlah tempat terkait perdagangan bitcoin ini. Penggunaan bitcoin atau virtual currency lainnya biasa dipakai di tempat wisata.

"Ya alasannya ialah sistemnya itu, mencoba untuk mempengaruhi perusahaan atau korporasi atau merchant dan pedagang untuk mengatakan dan melaksanakan transaksi menyerupai itu," ujar dia.

BI menegaskan, virtual currency bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sehingga, BI tidak akan menciptakan hukum terkait virtual currency namun menegaskan UU mata uang dan alat pembayaran yang sah ialah rupiah dan pelarangan virtual currency.

Pelarangan bitcoin sesuai dengan hukum yang diterbitkan yakni, PBI 18/40/PBI/2016 ihwal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 ihwal Penyelenggaraan Teknologi Finansial.


Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2