Masih Berani Menjual Dan Membeli Bitcoin Cs? Ini Sanksinya

Masih Berani Menjual Dan Membeli Bitcoin Cs? Ini Sanksinya

Foto: ReutersFoto: Reuters

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menawarkan peringatan kepada semua pihak supaya tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency atau Bitcoin cs.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman mengatakan, ada hukuman yang harus ditanggung oleh masyarakat kalau tetap menjual, membeli atau memperdagangkan uang virtual tersebut.

"Kita peringatkan, kalau gunakan itu melanggar UU mata uang sanksinya dapat hingga pidana. Kalau UU itu berat," kata Agusman ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).


Menurut Agusman, virtual currency atau Bitcoin cs tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dihentikan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Larangan tersebut, kata Agusman terang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 perihal Mata Uang yang menyatakan mata uang yaitu yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib memakai Rupiah.

"Jadi kenapa kita ingatkan, sebab BI itu ada di UU sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran," terang dia.


Oleh sebab itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak supaya tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 perihal Penyelenggaraan Teknologi Finansial.


Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2