Ojk Larang Forum Keuangan Pakai Dan Pasarkan Bitcoin Cs

Ojk Larang Forum Keuangan Pakai Dan Pasarkan Bitcoin Cs

Foto: Wimboh Santoso (Foto: Ari Saputra/detikcom)Foto: Wimboh Santoso (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas melarang kepada masyarakat untuk memakai serta memanfaatkan uang virtual atau cryptocurrency menyerupai halnya bitcoin.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, otoritas mendukung penemuan produk teknologi di sektor jasa keuangan selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat namun tetap dalam koridor tata kelola yang baik menurut asas TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness).

"Menyikapi perkembangan cryptocurrency, kami melarang forum jasa keuangan untuk memakai dan memasarkan produk yang tidak mempunyai legalitas izin dari otoritas terkait," kata Wimboh beberapa waktu lalu.


Untuk mendukung perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan, OJK pada 2018 akan mengeluarkan kebijakan guiding principles bagi Penyelenggara Layanan Keuangan Digital yang akan meliputi prosedur registrasi dan perizinan serta penerapan regulatory sandbox dan kebijakan perihal Crowdfunding.

Selain itu, OJK juga terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan melalui pengembangan banyak sekali model edukasi keuangan yang bersifat high impact, sempurna target dan terukur dengan memanfaatkan banyak sekali delivery channel.

"Peran Satgas Waspada Investasi dalam pencegahan dan penindakan maraknya investasi ilegal yang merugikan masyarakat juga akan terus kita optimalkan lagi," papar dia.


Penggunaaan mata uang virtual sebagai alat transaksi sampai ketika ini tidak mempunyai landasan formal. Mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 perihal Mata Uang, ditegaskan bahwa mata uang yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memakai Rupiah.

Lalu, mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang virtual rawan dipakai untuk transaksi ilegal, pembersihan uang dan pendanaan terorisme. Kondisi transaksi semacam ini sanggup membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam banyak sekali bentuknya yang sanggup merugikan masyarakat.


Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2