Tak Ada Hukum Internasional, Jerman Larang Transaksi Bitcoin

Tak Ada Hukum Internasional, Jerman Larang Transaksi Bitcoin

Foto: Tim Infografis, Mindra PurnomoFoto: Tim Infografis, Mindra Purnomo

Jakarta - Nilai tukar uang virtual, bitcoin terus berfluktuasi setiap harinya. Hal ini menyebabkan sejumlah negara mengeluarkan kebijakan atau larangan bagi masyarakat untuk mengurangi peredaran uang virtual ini.

Salah satunya Jerman, melalui bank sentral, Jerman mengungkapkan untuk melarang cryptocurrency termasuk bitcoin, alasannya yakni jenis mata uang itu butuh hukum berskala internasional. Hal ini karena, hukum nasional atau regional yang dibentuk masing-masing negara belum cukup berpengaruh untuk diterapkan.

Mengutip Reuters, Selasa (16/1/2018), anggota dewan Bundesbank Jerman, Joachim Wuermeling menyebutkan, seluruh otoritas di dunia, khususnya di Asia ketika ini sedang berusaha untuk menghentikan arus liar harga bitcoin yang ketika ini disebut sebagai aset digital.



Menurut dia, hukum secara nasional di suatu negara tidak akan bisa untuk menanggulangi fenomena mata uang virtual ini. "Aturan soal uang virtual ini bisa diterapkan kalau ada kolaborasi dari sejumlah negara, kalau hanya dari satu negara, terang sangat terbatas kekuatannya," kata Wuermeling.

Selain Jerman, sebelumnya otoritas keuangan di China juga telah melarang initial coin offering. Mereka mengambil tindakan dengan menutup bursa perdagangan cryptocurrencies dan penambangan bitcoin. Namun, kegiatan tersebut masih dilakukan oleh masyarakat, namun secara ilegal.



Kemudian Korea Selatan, juga menjadi negara yang melarang beredarnya uang kripto. Karena uang kripto dinilai mempunyai spekulasi yang tinggi. Lalu, negara anggota Uni Eropa bulan kemudian setuju untuk mengetatkan hukum terkait bitcoin dan uang virtual lainnya, hal ini untuk mencegah pembersihan uang dan pendanaan terorisme. v
Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2