Uang Virtual Di Beberapa Negara Legal, Kenapa Di Ri Tidak?

Uang Virtual Di Beberapa Negara Legal, Kenapa Di Ri Tidak?

Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinanceFoto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan larangan terkait penggunaan virtual currency atau mata uang digital termasuk bitcoin untuk alat pembayaran. Namun, ada sejumlah negara yang melegalkan penggunaan uang virtual, mana saja?

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (BI) Eni V Panggabean mengatakan, negara yang sudah melegalkan virtual currency yaitu Jepang dan Kanada.

Hal ini terjadi alasannya yaitu masing-masing negara mempunyai kebijakan yang berbeda.



"Sifat dan kebiasaan masyarakat negara beda-beda. Kenapa Jepang boleh alasannya yaitu pengambil kebijakan melihat kondisi masing-masing negara, tidak ada spekulasi dan terorisme," ujar Eni dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Dia menjelaskan, kondisi negara tidak dapat disamakan, contohnya antara Indonesia dan Jepang. Karena setiap negara mempunyai sifat penduduk dan culture yang berbeda. "Semuanya soal kebiasaan, harus dilakukan bertahap," ujar dia.

Kemudian, pemerintah China juga melarang peredaran bitcoin di negaranya. Menurut Eni, di Indonesia mempunyai kultur yang berbeda dengan negara lain. Karena masih mempunyai risiko penggunaan ke arah kejahatan.


"Selain itu virtual currency yaitu pseudonimity alasannya yaitu datanya sulit dilacak. Untuk kejahatan nyaman sekali, alasannya yaitu tidak ada identitasnya," imbuh dia.

Mengutip Coinmarketcap, bitcoin menjadi uang virtual dengan kapitalisasi pasar yang besar yakni US$ 246 miliar atau 33%. Kemudian Ethereum menduduki posisi kedua dengan US$ 133 miliar. Lalu Ripple menduduki posisi ketiga US$ 79 miliar.
Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2