Ada 82 Undang-Undang Yang Bakal Direvisi Lewat Uu Sapu Jagat

Ada 82 Undang-Undang Yang Bakal Direvisi Lewat Uu Sapu Jagat

Foto: Andhika Prasetya/detikcomFoto: Andhika Prasetya/detikcom

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memangkas 82 undang-undang yang menghambat investasi di Indonesia. Di dalamnya memuat 1.194 pasal. Itu akan direvisi melalui UU omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Airlangga menyampaikan pemerintah sudah melaksanakan identifikasi. Sebelumnya ada 72 undang-undang yang bakal dibereskan melalui UU omnibus law Cipta Lapangan Kerja.



"Berdasarkan pembahasan kementerian dan lembaga, yang diidentifikasi ialah 82 undang-undang dengan 1.194 pasal," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Omnibus law Cipta Lapangan Kerja sendiri meliputi 11 klaster. Pertama, penyederhanaan perizinan. Kedua, persyaratan investasi. Ketiga, ketenagakerjaan. Keempat, kemudahan, pemberdayaan, dan proteksi UMKM. Kelima, fasilitas berusaha.


Berikutnya yang keenam ialah derma riset dan inovasi. Ketujuh, manajemen pemerintahan. Kedelapan, pengenaan sanksi. Kesembilan, pengadaan lahan. Kesepuluh, investasi dan proyek pemerintah. Kesebelas, daerah ekonomi.

"Satu UU dapat masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster. Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU," tambahnya.

Simak Video "Isu BPJS-Omnibus Law Makara Bahasan di Munas Golkar"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2