Berkas Rancangan Uu Sapu Jagat Bakal Diserahkan Ke Dpr Pekan Depan

Berkas Rancangan Uu Sapu Jagat Bakal Diserahkan Ke Dpr Pekan Depan

Foto: Puti Aini YasminFoto: Puti Aini Yasmin

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan juga omnibus law perpajakan akan diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum tanggal 12 Desember 2019 atau pekan depan.

"Jadi jika melihat sequence waktunya, sebelum 12 Desember sudah harus kita serahkan ke parlemen, Badan Legislasi (Baleg). Yang kita serakan ke Baleg yaitu naskah akademis dan draft RUU omnibus law," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian), Susi Wijono usai memimpin rapat koordinasi pembahasan omnibus law, di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Susi mengatakan, substansi dalam berkas tersebut sudah selesai. Sehingga, pada tanggal 9 atau 10 Desember mendatang, pihaknya tinggal mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri untuk keputusan formalnya.

"Substansi sudah lengkap semuanya, hanya nanti perlu secara formalnya diputus di rakor tingkat menteri," terang Susi.


Susi membeberkan, pemerintah telah menunjuk Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani sebagai ketua satuan kiprah (satgas) untuk percepatan kedua omnibus law tersebut.

"Satgas ini merupakan bab dari upaya pemerintah untuk mendorong percepatan penyelesaian omnibus law. Tadi prosedur yang dibangun sesudah nanti dibahas di rakor simpulan tingkat menteri. Nanti akan disampaikan ke teman-teman dunia perjuangan melalui Pak Rosan semuanya selaku ketua satgas," terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Rosan menyebutkan, poin-poin dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan juga perpajakan dibagi dalam beberapa cluster atau kelompok. Untuk omnibus law Cipta Lapangan Kerja sendiri dibagi dalam 11 cluster, dan perpajakan 6 cluster.

"Tadi kami lakukan kali pertama pemerintah bersama satgas yang dibentuk, melibatkan seluruh komponen bidang usaha, asosiasi yang terkait, akademisi, dan lebih bicara prosedur namun secara garis besarnya substansinya. Makara ada 11 cluster di bidang lapangan kerja dan 6 cluster di bidang perpajakan," imbuh Rosan.


Menurut dia, baik cluster Cipta Lapangan Kerja, dan perpajakan mempunyai kepentingan besar bagi dunia usaha. Adapun cluster-cluster yang disoroti pengusaha di antaranya perizinan berusaha, tenaga kerja, akomodasi investasi, bantuan UMKM, dan sebagainya.

"Untuk dikala ini kita melihat ini sangat penting alasannya yaitu berkaitan satu dengan yang lain, baik dari segi perizinan, dari segi tenaga kerja, dari akomodasi investasi, UMKM, itu semua sangat penting alasannya yaitu kembali lagi ini untuk bagaimana meningkatkan perekonomian Indonesia dengan penciptaan lapangan pekerjaan, membangun iklim investasi yang sehat, dan tentunya termasuk antara omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan perpajakan ini irisan yang sangat besar. Makara semuanya ini sangat penting alasannya yaitu berkaitan," terang Rosan.

Adapun 11 cluster untuk omnibus law Cipta Lapangan Kerja sebagai berikut:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan dukungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan hukuman
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Simak Video "Isu BPJS-Omnibus Law Makara Bahasan di Munas Golkar"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2