Dinas Ke Luar Negeri, Pns Eselon Iii-Iv Dihentikan Pakai Kelas Bisnis

Dinas Ke Luar Negeri, Pns Eselon Iii-Iv Dihentikan Pakai Kelas Bisnis

Ilustrasi Foto (Arief-detikcom)Ilustrasi Foto (Arief-detikcom)

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gres saja merilis hukum soal perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan itu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 perihal tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 perihal hal yang sama.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, peraturan ini dirilis untuk menghemat anggaran perjalanan dinas PNS terutama ke Luar Negeri.

Dia menyebutkan, ada 3 poin yang membedakan hukum usang dengan hukum gres tersebut.

"Ada 3 hal yang beda dengan hukum lama. Untuk penghematan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia.

Pertama, perubahan hukum maskapai penerbangan yang dipakai oleh PNS dikala perjalanan dinas ke luar negeri. Terutama untuk eselon III dan IV.

"Tadinya yang lebih dari 8 jam (penerbangan), kayak pejabat eselon IV dan eselon III sanggup (kelas) bisnis, kini sudah nggak boleh lagi," kata dia.

Kedua, mengenai bukti perjalanan dinas yang harus didapatkan dari negara tujuan.


"Tadinya perjalanan dinas luar negeri, kita harus minta stempel di negara tujuan. Nah jikalau di negara tujuan bukan ibu kota negara dan tidak ada kedutaan, kan ngambang. Makara kini nggak perlu lagi. Makara hanya perlu capnya imigrasi, boarding pas sama surat tugas," jelasnya.

Ketiga, mengenai denda penghapusan perjalan dinas yang dilakukan oleh PNS. Di PMK gres ini biaya yang timbul atas penghapusan pelaksanaan perjalanan dinas, akan dibebankan ke DIPA satuan kerja masing-masing.

"Mengenai penghapusan perjalanan dinas, ini harus di atur. Kalau ia memang membatalkan perjalanan dinas alasannya yaitu problem yang tidak sanggup ditinggalkan, maka tidak perlu dibebankan ke orang itu," tegasnya.

Namun, dalam hal ini, surat pernyataan penghapusan perjalanan dinas harus disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.



Simak Video "Sri Mulyani: Cukai Rokok Dipakai untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2