Dpr Terima Laporan Iuran Bpjs Kesehatan Naik Sebelum 2020, Faktanya?

Dpr Terima Laporan Iuran Bpjs Kesehatan Naik Sebelum 2020, Faktanya?

Foto: Nurcholis MaarifFoto: Nurcholis Ma'arif

Jakarta - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik pada Januari 2020 mendatang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019.

Namun, salah satu anggota Komisi IX dewan perwakilan rakyat RI Dari PDIP Abidin Fikri mengungkapkan ada temuan dari masyarakat terkait pembayaran iuran yang sudah naik 100%. Padahal belum sesuai dengan jangka waktu peraturan.

Dia mengungkapkan ada masyarakat Lamongan yang mengadu jikalau iurannya sudah naik. "Fakta di lapangannya menyerupai itu masyarakat sudah mencicipi kenaikan iuran yang harusnya Rp 25.500 beliau sudah bayar Rp 51.000," kata Abidin di komisi IX, Jakarta, Kamis (12/12/2019).


Dia mengungkapkan jikalau hal tersebut terjadi, maka apa langkah BPJS Kesehatan untuk proses pengembaliannya.

"Itu kan sistem, bukan terjadi pada satu orang saja. Itu melanggar Perpres. Padahal perpresnya gres berlaku 1 Januari 2020," terang dia.

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan memang sempat terjadi masalah tersebut.

"Saya turun ke lapangan ada penerima dapat bangkit diatas kaki sendiri kelas II dan pembayarannya Rp 110.000. Begini, kadang di sistem perbankan itu tidak masuk dan balik lagi ke rekening peserta. Ada problem dengan jaringan banknya, buktinya ada tapi uangnya tidak terkirim jadi di rekeningnya utuh," ujar Fachmi.


Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengungkapkan itu merupakan hal teknis dalam susukan pembayaran di perbankan. Dia memastikan kondisi tersebut tak akan terjadi lagi pada 1 Januari 2020.

"Itu kami pastikan. Ada kasus-kasus teknis dan ada rekening penerima ter-debet dua kali dan angkanya double. Sedang menuntaskan issue itu dengan bank BUMN," terang dia.

Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda mengungkapkan selama ini BPJS Kesehatan tidak pernah mengeluarkan billing terhadap iuran baru.

Jadi jikalau ada masyarakat yang membayar tanpa nomor acuan maka proses pemotongan dana belum terjadi.

"Kalau tidak ada nomor referensinya itu belum debet seolah-olah sudah transfer memang, tapi belum. Bulan berikutnya ada tagihan dua kali dsn ditagihkan bulan berikutnya," imbuh dia.

Simak Video "Keanggotaan BPJS Kesehatan 200 Lebih Ribu Warga Dinonaktifkan!"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2