Fakta Di Balik Somasi Pengusaha Mal Ke Anies Baswedan

Fakta Di Balik Somasi Pengusaha Mal Ke Anies Baswedan

Foto: Rifkianto NugrohoFoto: Rifkianto Nugroho

Jakarta - Asosiasi pengusaha mal akan menggugat hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wacana Perpasaran.

Mereka menilai hukum tersebut memberatkan pengusaha dan akan menyebabkan persaingan tidak sehat antar pedagang.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan Real Estate Indonesia (REI) menilai perda (Perda) No. 2 Tahun 2018 wacana Perpasaran memberatkan dan mustahil untuk dilaksanakan.

Hal ini alasannya ada contoh kemitraan yang meminta, penyediaan lokasi perjuangan merupakan contoh kemitraan yang wajib dilaksanakan Pengelola Pusat Belanja. Di mana, pengelola diwajibkan untuk menyediakan ruang perjuangan sebesar 20% secara gratis untuk pelaku UMKM.

Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan mengungkapkan, kalau biaya tersebut digratiskan, Pengelola Pusat Perbelanjaan tak mungkin menanggung biaya 20% untuk UMKM. Hal ini alasannya kondisi bisnis sentra belanja sedang tidak baik.

"Sehingga dengan diterapkannya Perda 2 tahun 2018 menyebabkan Pusat Belanja akan merugi dan tutup," kata Stefanus dalam siaran pers, Rabu (11/12/2019).

Selanjutnya, berdasarkan Stefanus Pusat Perbelanjaan ketika ini telah menjalin kemitraan dengan UMKM. Saat ini, telah ada 42.828 tenant UMKM di 45 dari total 85 Pusat Perbelanjaan di Jakarta.

Adapun 762 kios UMKM juga sudah beroperasi di kantin-kantin karyawan mal. Selain itu, anggota- anggota APPBI di Jakarta juga rutin menggelar festival UMKM. Setidaknya ada 1.712 kali festival UMKM dalam setahun. Hal ini mengatakan bahwa APPBI berpihak pada UMKM dan mendukung pengembangan industri UMKM.

"Jika Pengelola Pusat Belanja harus menyediakan 20% ruang perjuangan untuk UMKM lain secara gratis, maka UMKM yang sudah ada akan kalah bersaing. Karena mereka harus
membebankan biaya sewa kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih mahal," ujarnya.

Hal ini akan mendorong UMKM terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. APPBI menilai, apabila hukum yang tercantum dalam Perda No. 2/2018 tersebut tetap dilaksanakan, maka hal itu berpotensi menciptakan semua Pusat Perbelanjaan tutup.

Tanpa adanya hukum tersebut pun, sejumlah Pengelola Pusat Belanja ketika ini tengah berupaya mengatasi kondisi bisnis retail yang sedang lesu. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah pengunjung Pusat Perbelanjaan.

Adapun, bantuan Pusat Perbelanjaan dari sektor pajak juga terbilang signifikan. Mulai dari Pajak Restoran (PB) I sebesar 10%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak/Retribusi Parkir, Pajak Penerangan Umum, sampai PPh 21 untuk seluruh pegawai/karyawan di Pusat Perbelanjaan yang jumlahnya sangat besar. Jika banyak Pusat Perbelanjaan yang jadinya tutup alasannya penerapan Perda No. 2/2018, tentu bantuan pajak akan berkurang.

Jadi sebaiknya harus bagaimana?

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2