Fintech Dan Pedagang Bitcoin Cs Wajib Lapor Ke Ppatk

Fintech Dan Pedagang Bitcoin Cs Wajib Lapor Ke Ppatk

Foto: Pinjam Online (Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah)Foto: Pinjam Online (Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah)

Jakarta - Pelaku perjuangan layanan financial technology (Fintech) dan pedagang aset kripto akan diminta untuk melapor anutan dana ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan pelaporan ini semoga industri keuangan digital mempunyai rekam jejak yang terperinci sama dengan penyedia jasa sistem pembayaran yang lainnya.

"Teknis pelaporannya itu sedang dibicarakan. Makara fintech dan pedagang aset kripto ini punya kewajiban sebagai pihak pelapor," ujar Badar dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12/2019).



Dia mengungkapkan, dikala ini PPATK sedang berkoordinasi dengan pihak terkait ibarat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perdagangan.

Selama ini memang belum ada hukum wajib lapor kepada PPATK untuk fintech dan aset kripto. "Sesuai undang-undang mereka akan diminta sebagai pihak pelapor. Peraturan pemerintahnya sedang dalam proses. Kita sudah diskusi dengan industri terkait hal ini," imbuh dia.

Proses pelaporan ini juga diperlukan dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah pembersihan uang yang dikala ini makin berkembang memakai teknologi.


PPATK pernah menyebut, revolusi pembersihan uang sekarang sudah memakai model 4.0 ialah memakai sistem yang sangat canggih. Yakni dari komputer ke komputer. Model pembersihan uang ini untuk perkara tingkat tinggi atau memakai bitcoin sampai blockchain untuk operasional mereka.

Badar menyampaikan dalam perkara pembersihan uang, pelaku memang melaksanakan pemindahan uang atau aset semoga semakin jauh dari asal-usulnya.

Simak Video "Telat Bayar Utang Fintech, Wanita di Solo Diteror"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2