Imb Amdal Dapat Hilang Dari Uu Sapu Jagat Demi Muluskan Investasi

Imb Amdal Dapat Hilang Dari Uu Sapu Jagat Demi Muluskan Investasi

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil (Foto: Istimewa)Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil (Foto: Istimewa)

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempercepat penyelesaian omnibus law Cipta Lapangan Kerja. UU 'sapu jagat' itu dinilai sanggup meningkatkan fasilitas berusaha di Indonesia.

UU Cipta Lapangan Kerja itu sendiri terbagi dalam 11 cluster atau kelompok. Salah satu misalnya yaitu cluster penyederhanaan perizinan tanah dan pengendalian lahan. Adapun hukum yang tengah 'dirombak' untuk cluster tersebut yakni mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk fasilitas berusaha itu, IMB dan AMDAL pun juga pernah diusulkan untuk dihapus. Hal tersebut menjadikan kekhawatiran masyarakat akan informasi lingkungan.


Akan tetapi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya masih belum memutuskan apakah IMB dan AMDAL akan dihapus atau tidak. Ia menegaskan, dalam keputusan selesai pemerintah nanti, tentunya aspek lingkungan akan tetap dijaga.

"Nanti akan diumumkan nanti. Intinya yaitu kita sangat concern terhadap keselamatan, baik keselamatan orang, standar bangunan, dan sebagainya itu harus dipastikan. Tidak boleh ada kompromi, apalagi lingkungan. Tetapi apakah kemudian AMDAL dihapus atau disederhanakan nanti kita akan lihat ," kata Sofyan usai menghadiri rapat koordinasi omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12/2019).


Ia pun masih membuka semua masukan atas wangsit abolisi IMB dan AMDAL ini.

"Iya, pokoknya masih terbuka semua kan," ucap Sofyan.

Sebelumnya, Sofyan menyampaikan bahwa IMB dan AMDAL ini hanya menjadi penghambat investasi. Dia pun mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk memuluskan kebijakan tersebut.

"Tapi paling sedikit masyarakat harus tahu, selama ini yang bikin kendala luar biasa bagi pencipta lapangan, merepotkan masyarakat. Makara idenya yaitu mencari simplifikasi, belum menjadi kebijakan" kata Sofyan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Penghapusan IMB, kata Sofyan dengan mempertimbangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab, prinsip serta substansi dari RDTR juga tidak jauh berbeda dengan IMB.

Sedangkan Amdal, bagi wilayah yang mempunyai RDTR maka tidak lagi diperlukan, atau sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 ihwal Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah mempunyai RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui abolisi AMDAL terbuka lebar.


Sementara itu, Pengamat Properti sekaligus Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, bahwasanya yang menjadi kendala investasi bukan IMB-nya melainkan lamanya proses perizinan tersebut.

"Yang problem itu di proses mekanismenya yang kadang kala itu lama, gitu lho, itu masalahnya," kata beliau ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/9/2019).

Ketimbang dihapus, beliau lebih menyarankan biar IMB ini disederhanakan sehingga tak menghambat pengembang. Pasalnya untuk mengurus izin bangunan vertikal menyerupai apartemen sanggup memakan waktu 2 tahun.

Simak Video "Isu BPJS-Omnibus Law Makara Bahasan di Munas Golkar"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2