Jiwasraya Defisit Rp 32 T, Benarkah Ada Perampokan Terstruktur?

Jiwasraya Defisit Rp 32 T, Benarkah Ada Perampokan Terstruktur?

Jiwasraya Defisit Rp 32 T, Benarkah Ada Perampokan Terstruktur? Foto: Ari SaputraJiwasraya Defisit Rp 32 T, Benarkah Ada Perampokan Terstruktur? Foto: Ari Saputra

Jakarta - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sedang mengalami duduk masalah keuangan alasannya yaitu modal yang defisit. Hal ini terjadi alasannya yaitu salah kelola oleh direksi usang yang menempatkan investasi di instrumen saham gorengan.

Pengurus usang disebut tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta biar direksi usang dicekal dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak segan menempuh jalur aturan untuk penyelesaian duduk masalah ini.

Bagaimana defisit ini sanggup terjadi?

Anggota komisi VI DPR, Mukhtaruddin mendesak biar hasil audit yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sanggup dibuka.

Hal ini bertujuan untuk mengungkap adanya kesalahan pengelolaan investasi perseroan dan dugaan adanya korupsi yang dilakukan direksi lama.

Dia menjelaskan, duduk masalah yang terjadi di Jiwasraya bukan merupakan kesalahan direksi baru. Melainkan, duduk masalah defisit keuangan perseroan merupakan kesalahan direksi usang yang dinilai sudah merupakan perampokan terstruktur.

"Saya setuju ini ada perampokan terstruktur, alasannya yaitu mustahil investasi yang dilakukan tanpa ada kehati-hatian niscaya ada unsur kesengajaan," kata beliau di ruang komisi VI DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Ia juga meminta penegak aturan sanggup segera memproses adanya dugaan korupsi yang dilakukan administrasi dan direksi lama.

"Infonya Kejagung juga sudah masuk. Perlu ada pencekalan terhadap direksi usang yang terindikasi terlibat. Orang usang yang harus bertanggung jawab. Ini malah direksi gres yang selamatkan iya," terang dia.

Aggota Komisi VI dewan perwakilan rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daeng Muhammad menyampaikan ada kejahatan yang dilakukan secara berkomplot dan terorganisir dan melibatkan banyak pihak.

"Ada produk yang dijual menjanjikan sesuatu yang plus plus bahasa saya, yang di luar kebiasaan jualan asuransi. Kaprikornus ada design produk yang dijual yang di luar kebiasaan asuransi dan saya pikir ini keputusan yang dilakukan oleh perusahaan tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba dikeluarkan," kata dia.

Dia menegaskan bahwa Komisi VI dewan perwakilan rakyat tidak hanya berkonsentrasi membantu direksi gres untuk melaksanakan penyehatan perusahaan, namun jajaran dewan perwakilan rakyat juga mengawal biar para persekutuan kejahatan pasar modal diproses secara hukum.

"Komisi VI bersepakat nanti akan memperdalam ini sebagai rekomendasi nanti, bukan hanya penyelesaian evakuasi terhadap uang nasabah tapi juga bagaimana rekomendasi terhadap pelaku-pelaku pencurian di Jiwasraya. Supaya ada penjeraan dan ini sudah berulang kali," kata dia.


Dia menyebut, dugaan praktik korupsi di Jiwasraya sendiri terjadi di kurun kepemimpinan Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo. Penempatan investasi perseroan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian terjadi seiring dengan dijualnya produk JS Saving Plan pada 2014 sampai 2018.

Produk ini menyampaikan persentase bunga tinggi yang cenderung di atas nilai rata-rata berkisar 6,5% sampai 10%. Berkat penjualan produk ini, persero memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp53,27 triliun.

Dia menyebut administrasi usang menempatkan dana nasabah pada saham-saham gorengan yang dikelola Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro menyerupai PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Hanson Internationl Tbk (MYRX), PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO), dan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

Saat ini Hendrisman Rahim menduduki jabatan di sebuah perusahaan asuransi yang berhubungan dengan PT Pool Advista Finance Tbk yang menjadi 1 dari 14 perusahaan manajer investasi, pengelola portofolio investasi Jiwasraya. Sedangkan Hary Prasetyo ketika ini beraktivitas di Kantor Staf Presiden.

Apa yang akan dilakukan Sri Mulyani?


Simak Video "KPK Turun Tangan Usut Kasus Gagal Bayar Jiwasraya"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2