Pengusaha Girang Erick Thohir Batasi Bumn Bikin Anak Usaha

Pengusaha Girang Erick Thohir Batasi Bumn Bikin Anak Usaha

Foto: Nur Indah/detikcomFoto: Nur Indah/detikcom

Jakarta - Pengusaha menilai keputusan Menteri BUMN Erick Thohir sempurna dalam memperketat perizinan pembentukan anak, cucu hingga cicit perusahaan pelat merah. Pasalnya BUMN yang beranak-pinak ini memukul pengusaha swasta hingga UMKM.

"Saya melihatnya itu suatu keputusan yang sempurna ya dari Menteri BUMN," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dikala dihubungi detikcom, Minggu (15/12/2019).

Ada dua manfaat yang bakal dirasakan pengusaha swasta kalau anak hingga cicit BUMN dibatasi keberadaannya. Intinya itu akan memberi kesempatan lebih luas untuk dunia perjuangan dari sektor swasta.

"Ya pertama tentunya ruang gerak swasta yang terambil oleh anak perjuangan BUMN sanggup kembali lah ke swasta dan UMKM. Itu kan memperlihatkan sinyal yang aktual gitu. Itu pertama. Kedua tentunya kita memiliki impian yang sama juga yang sanggup dikerjakan oleh swasta ya sudah dikerjakan swasta," sebutnya.

Dia menyarankan Erick untuk menertibkan anak hingga cicit BUMN yang melenceng dari bisnis utama (core business) induknya.

"Ya memang harus dipilah-pilah, harus dilihat satu-satu nih memang. Dan berdasarkan saya kalau yang keluar dari core bisnisnya ya harus dirapihkan," tambahnya.

Erick Thohir sebelumnya menerbitkan Keputusan Menteri (Permen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019.

Beleid ini gres saja diterbitkan per 12 Desember 2019 kemarin sekaligus telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI Ma'aruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, serta pejabat Kementerian BUMN lainnya.

Keputusan Menteri ini pun sudah mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya hukum tersebut.

Pasca-penerbitan kebijakan tersebut, maka pendirian anak perusahaan maupun perusahaan patungan di lingkungan BUMN bakal tidak boleh sementara hingga Menteri BUMN melaksanakan pencabutan atas kebijakan tersebut.

Aturan ini juga sanggup berlaku pada perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN termasuk cucu perusahaan dan turunannya.

Selanjutnya, Kementerian BUMN akan melaksanakan review terhadap keberadaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang kinerjanya tidak baik dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian dengan melibatkan Direksi BUMN.

Simak Video "Eks Dirut BRI Tolak Dirombak Makara Bos BTN"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2