Pengusaha Kapal Minta Joko Widodo Batasi Investasi Asing

Pengusaha Kapal Minta Joko Widodo Batasi Investasi Asing

Foto: Hendra KusumaFoto: Hendra Kusuma

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (Insa) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pengusaha pelayaran yang hadir itu dipimpin oleh Carmelita Hartoto selaku ketua umum dan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam pertemuan itu, Carmelita meminta eksklusif kepada Jokowi mengenai pembatasan investasi untuk asing, yaitu hanya pada kapal dengan teknologi tinggi. Pasalnya, kapal yang dimiliki pengusaha lokal sudah mencukupi untuk aktivitas logistik maupun penumpang.

"Kapal-kapal merah putih kita sudah cukup banyak, kapal-kapal kita mencukupi sekitar 27.200 di tahun 2019 ," kata Carmelita di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).


Usulan tersebut seiring dengan rencana pemerintah ingin menerbitkan UU omnibus law cipta lapangan kerja. Dalam beleid itu nantinya akan merevisi sekitar 74 UU ke dalam satu UU. Khusus untuk kapal pelayaran, Carmelita meminta kepada Jokowi khusus untuk absurd pada sektor tertentu saja.

"Kapal-kapal kami sudah mencukupi atau menguasai di Indonesia ini artinya investasi absurd ini dibutuhkan kapal-kapal khusus saja, kapal-kapal berteknologi tinggi," ujarnya.

Wanita yang erat disapa Meme ini mengungkapkan alasan pemerintah harus membatasi investasi absurd di sektor pelayaran alasannya ialah kapal yang dibawa oleh investor mempunyai denah pembiayaan yang lebih murah dengan tenor panjang.

"Sehingga pada alhasil akan merusak tatanan dari pelayaran yang sudah ada," katanya.


Oleh alasannya ialah itu, Carmelita juga memberikan kepada Presiden Jokowi mengenai fasilitas pembiayaan. Di mana pembiayaan tersebut dengan tenor yang lebih usang dan tingkat bunga satu digit saja.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan proposal yang disampaikan oleh pengusaha pelayaran nasional akan ditindaklanjuti.

"Pak Presiden mengapresiasi itu, dan beberapa proposal perihal bunga, tenor, perihal cosh guard, perihal tol maritim itu diapresiasi oleh Presiden dan kita akan bahas lebih lanjut. Karena ini memang bidangnya maritim, insyallah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," ungkap Budi.

Simak Video "Isu BPJS-Omnibus Law Makara Bahasan di Munas Golkar"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2