Satgas Uu Sapu Jagat Resmi Dibentuk

Satgas Uu Sapu Jagat Resmi Dibentuk

Satgas UU Sapu Jagat Resmi Dibentuk/Foto: Andhika Prasetya/detikcomSatgas UU 'Sapu Jagat' Resmi Dibentuk/Foto: Andhika Prasetya/detikcom

Jakarta - Pemerintah resmi membentuk satuan kiprah (Satgas) untuk konsultasi publik omnibus law atau yang dikenal 'Undang-undang Sapu Jagat'. Pembentukan ini menurut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 perihal Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law.

Seperti dikutip detikcom, Senin (16/12/2019), keputusan ini menimbang, dalam rangka konsultasi publik omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan, perlu dibuat satuan kiprah bersama antara pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Membentuk Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law yang selanjutnya disebut Satgas," suara Pasal 1.


Satgas ini mempunyai tiga kiprah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2. Tugas Satgas yakni, melaksanakan konsultasi publik omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan, melaksanakan inventarisasi duduk perkara dan menunjukkan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik, ketiga melaksanakan kiprah terkait lainnya sesuai aba-aba Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka konsultasi publik omnibus law.

Di Pasal 3 terdapat susunan keanggotaan Satgas, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Pengarah, Ketua Umum Kadin sebagai Ketua, lalu ada delapan Wakil Ketua yang terdiri dari pemerintah dan Kadin. Satgas ini juga dilengkapi 127 anggota dan sekretaris.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan tugasnya sanggup melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta pihak lain yang dipandang perlu.


"Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonornian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian," suara Pasal 7.

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini ditetapkan 9 Desember 2019 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekokomian Airlangga Hartarto.

Simak Video "Isu BPJS-Omnibus Law Makara Bahasan di Munas Golkar"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2