Sri Mulyani Pesan Ke Dpr Uu Sapu Jagat Perpajakan Super Prioritas

Sri Mulyani Pesan Ke Dpr Uu Sapu Jagat Perpajakan Super Prioritas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua dewan perwakilan rakyat Puan Maharani/Foto: Lamhot AritonangMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua dewan perwakilan rakyat Puan Maharani/Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melayangkan permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas lebih cepat terkait omnibus law perpajakan. Permintaan ini disampaikan ke dewan perwakilan rakyat sebab hukum omnibus law di bidang perpajakan ini perlu diutamakan.

"Omnibus law perpajakan ini disebut super prioritas," kata Sri Mulyani di Ruang Pansus DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia mengungkapkan, ketika ini pemerintah sudah memberikan rancangan tersebut dan kemudian segera disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ditargetkan dapat final pada ahad ini.


Menurut dia, omnibus law perpajakan ini hanya terdiri dari 28 pasal dan harus mengamandemen 7 undang-undang. Di antaranya Undang-undang PPh, PPN, Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Kepabeanan, UU Cukai, Pajak dan retribusi kawasan serta UU pemerintah daerah.

Dia menyebutkan dari ke-28 pasal tersebut, terdiri dari 6 klaster. Beberapa di antaranya yakni meningkatkan investasi melalui penurunan tarif Pajak PPh dan PPh untuk bunga. Selain itu juga ada mengenai sistem teritorial terkait penghasilan dari dividen luar negeri akan bebas pajak untuk para investor di Indonesia dan untuk WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri.

Dalam omnibus law perpajakan, pemerintah juga akan membedakan subjek pajak orang pribadi, yang membedakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia.

Lewat omnibus law perpajakan itu, pemerintah berharap juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak, di mana akan diatur ulang hukuman dan imbalan bunganya.


Dua klaster lainnya, yakni mengenai pajak untuk ekonomi digital dan transaksi elektronik, yang akan dibentuk sama besaran pajaknya dengan toko luring (toko biasa yang tidak online).

Serta seluruh pajak mulai dari tax holiday, tax allowance, super deduction tax, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PPh Surat Berharga, dan Pajak Daerah, akan dijadikan dalam satu klaster.

Simak Video "Isu BPJS-Omnibus Law Kaprikornus Bahasan di Munas Golkar"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2