Uu Sapu Jagat Bakal Genjot Investasi Daerah

Uu Sapu Jagat Bakal Genjot Investasi Daerah

Foto: Istimewa/UU Sapu Jagat Bakal Genjot Investasi DaerahFoto: Istimewa/UU 'Sapu Jagat' Bakal Genjot Investasi Daerah

Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyambut baik pemerintah menciptakan hukum sapu jagat yang merevisi sederet undang-undang yang menghambat. Aturan itu berjulukan omnibus law.

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas menilai omnibus law bisa mengakselerasi pertumbuhan investasi dan perjuangan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Meskipun salah satunya juga tumpang tindih hukum di daerah.

"Kita semua tahu, di mana-mana ada perlambatan ekonomi. Situasi ekonomi global serba tidak pasti, sehingga perlu antisipasi. Omnibus Law yang sedang disiapkan pemerintah bisa menjadi daya ungkit bagi investasi di daerah, yang ujungnya yaitu pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2019).

Omnibus law sendiri akan merevisi sebanyak 82 UU sekaligus. Azwar percaya omnibus law yang terkait perpajakan, cipta lapangan kerja, dan UMKM justru akan bermuara ke kesejahteraan masyarakat di daerah.


"Kami yakin dengan Omnibus Law yang akan diajukan secara sedikit demi sedikit oleh pemerintah sentra ke dewan perwakilan rakyat pada Desember 2019 dan Januari 2020 bakal menjadi tonggak gres yang menggeliatkan ekonomi daerah. Saya kira kawan-kawan bupati antusias menyambut ini dengan mendukung penyederhanaan regulasi pada klaster yang berkaitan dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Terkait investasi di daerah, Anas menambahkan, tempat sudah semakin pro-aktif menata birokrasi sehingga perizinan investasi bisa semakin cepat.

"Daerah-daerah sekarang semua berbenah, spiritnya sudah sesuai isyarat Pak Jokowi. Soal investasi, semuanya satu bunyi bahwa itu menjadi tanggapan di tengah tantangan ekonomi yang berat dikala ini. Dengan investasi tumbuh, ada penciptaan lapangan, ujungnya ada peningkatan konsumsi yang bisa menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya.

Buktinya, lanjut Anas, yaitu dengan semakin banyak kabupaten yang berpacu membikin Mall Pelayanan Publik di mana perizinan diintegrasikan.

"Banyak tempat berhasil menurunkan Incremental Capital Output Ratio atau ICOR-nya, yang mengatakan biaya investasi makin efisien. Memang belum semua, tapi ada paradigma bersama bahwa jangan lagi ada ekonomi biaya tinggi untuk menumbuhkan investasi," paparnya.



Simak Video "Isu BPJS-Omnibus Law Kaprikornus Bahasan di Munas Golkar"
[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama
Header Ads
Ads2